judul gambar
Katamereka

Terkaiit PBI, Komiisi IV DPRD Polman gelar RDP Bersama BPSJ

BeritaNasional.ID.Polman

Tindak lanjut rapat seluruh Pimpinan Dprd se Sulbar terkait Penerima Bantuan Iuran ( PBI) Bpjs beberapa waktu lalu di Dprd Prov Sulbar , hari ini Jumat . 15 Januari Komisi IV Dprd Kab Polman menggelarRapat Dengar Pendapat ( RDP ) ,bersama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kepala Badan Keuangan, dan Kabag Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat serta Direktur BPJS Polewali Mandar.

RDP digelar sebagai tindak lanj surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 005/02/DPRDI/2021, 8 Januari 2021 dengan perihal rapat Koordinasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Polman disepakati untuk melakukan perbaikan data calon penerima PBI yang menurut ketua Komisi IV Agus Pranoto, belum ada kesesuaian antara data dari pihak BPJS, Dinas Sosial maupun Badan Keuangan.

Ketua Komisi IV Agus Pranoto dalam RDP meminta agar Pemerintahan Desa dan Dinas Sosial untuk segera melakukan perbaiki data. Sebab kata Agus, data kemiskinan ada sama desa dan Dinas Sosial.

“Perbaikan data ini sangat penting dan mendesak mengingat sampai saat ini data kemiskinan kita sangat amburadul,” Ucap Agus Pranoto .

Sementara untuk Dinas Pencacatan Sipil, pada RDP tersebut, Agus juga meminta agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditemukan ganda, segera ada perbaikan.

“Banyak warga masyarakat kurang mampu yang seharusnya dapat bantuan tidak dapat bantuan. Sebaliknya banyak warga yang sudah mampu, justru dapat bantuan” kata Agus.

Komisi IV juga meminta agar
OPD, dan lembaga terkait lainnya merekomendasikan adanya pembentukan forum disetiap desa untuk membahas siapa saja warga yang layak menerima bantuan iuran nantinya.

Selain itu, Dinas PMDes juga diminta segera berkoordinasi dengan Bupati Polman, merancang Peraturan Bupati. Terkait alokasi dana desa (ADD) guna memberikan bantuan dan validasi data pada tingkat desa.

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button