judul gambar
Suara Rakyat

Tanggapi Rilis BPS Terkait Status Ekonomi Aceh, Ini Pernyataan Pengamat dan Mahasiswa Aceh

ABN.Id| Banda Aceh– Belum berselang 24 jam dari dirilisnya perkembangan Aceh disektor ekonomi oleh Badan Statistik Aceh (BPS) dan dipublis di media massa, sejumlah pihak mulai mengeluarkan pernyataannya. Diantaranya Pengamat Kebijakan Publik Aceh. DR Nasrul Zaman ST MKes dan Mahasiswa UI Ar-Raniri Sultan Alfaraby, melalui pesan elektronik yang diterima media ini sepanjang Senin malam dan Selasa pagi (15-16/2).

Nasrul Zaman melalui rilisnya mengatakan bahwa informasi yang dirilis oleh BPS Aceh terkait dengan ranking kemiskinan Aceh berada di nomor wahid tidak menjadi hal yang mengejutkan lagi baginya, sebab jauh-jauh hari dirinya sudah prediksikan hal itu bakal terjadi.

“Hal itu tidaklah mengherankan karena sejak awal banyak pengamat sudah mengingatkan pemerintah Aceh tentang begitu buruknya pola penanganan covid-19 dan antisipasi dampaknya. Dalam tiga aksi besar penanganan covid-19 yaitu soal layanan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi mikro yang semua aksi besar tersebut tidak mampu dilakukan secara paralel dan sinergis oleh Pemerintah Aceh.,” tulis Nasrul Zaman.

Kemudian, sambung Nasrul Zaman Silpa Aceh tahun 2020 yang mencapai Rp 2 Triliun juga menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Aceh dan susah memperbaikinya bahkan jumlah masyarakat miskin bertambah hingga 19 ribu jiwa.

“Dampaknya kemudian adalah SILPA Aceh 2020 yang mencapai Rp. 2 trilliun lebih juga mengindikasikan penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Aceh karena penggerak utama roda ekonomi di Aceh bukanlah UMKM atau sektor lainnya tapi adalah disburse APBK setiap tahunnya.,” imbuhnya lagi.

Nasrul menilai, semua itu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan saat ini, sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Secara langsung meningkatnya angka kemiskinan Aceh menjadi terburuk di Sumatera, sepenuhnya akibat manejemen kepemimpinan daerah yang lemah tak mampu mengelola semua sumber daya dan potensi yang ada untuk digunakan menjadi pendorong kesejahteraan rakyatnya.,” demikian kritiknya.

Secara terpisah, comunitas Mahasiswa dari salah satu Universitas Negeri di Aceh, Sultan Al Faraby, juga menyoroti perihal kondisi status ekonomi Aceh saat ini dan mengaku prihatin dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Aceh.

Mahasiswa yang intens mengkritik kebijakan pemerintah ini melalui berbagai forum, mengaku tidak setuju bila disebut peningkatan angka kemiskinan di Aceh semata -mata karena kondisi pandemi Covid-19 yang melanda. Tapi Sultan lebih melihat hal itu terjadi akibat pengelolaan Pemerintah Aceh yang kurang pro rakyat.

“kita tentunya kecewa berat. Aceh dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang berlimpah, namun pada hari ini masih belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Saya menduga, ini merupakan faktor salah kelola pada roda pemerintahan di Aceh yang terjadi hingga saat ini,” tuding Sultan Al Faraby, yang disampaikan kepada media ini melalui surat elektronik, Senin malam (15/2).

Dalam rilis tersebut Sultan menyarankan agar Pemerintah Aceh segera bangkit dari keterpurukan ini dan membenahi roda pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah Aceh yang sudah disiapkan jauh jauh hari.

“Visi misi Pemerintahan Aceh salah satunya adalah mensejahterakan rakyat, yang dalam konteks ini adalah memberantas kemiskinan. Kita harapkan, jajaran Pemerintah Aceh harus bekerja dengan optimal dan ikhlas, jangan pernah bermain-main dengan jabatan yang diamanahkan, karena saudara sekalian digaji oleh uang rakyat Aceh,” demikian pesan Aktivis Mahasiswa ini. (Redaksi)

Penulis/Editor : Dahlan

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button