judul gambar
Daerah

Soal Isu Anggaran Publikasi Aceh Besar, Ini Pandangan Pengamat Kebijakan Publik

ABN.Id| Banda Aceh – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Aceh, Usman Lamreung angkat bicara soal isu anggaran Publikasi media massa yang melimpah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh Besar pada tahun 2021 ini. Ungkapan tersebut disampaikan kepada media ini, Kamis (4/3) di Banda Aceh.

“Memang tahun ini mulai menghadapi tahun politik, tak seharusnya fokus utama pada pencitraan, sementara kebutuhan dan pembangunan vital yang seharusnya menjadi target utama pembangunan justeru, hanya sekedar saja,” kata Usman Lamreung.

Menurut Usman, Pemerintah seharusnya mengutamankan pemulihan dan peningkatan ekonomi rakyat, konon lagi saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, banyak UMKM produknya tidak laku, dan daya beli masyarakat sangat lemah.

Di sisi lain, lanjut Usman sumber daya manusia (SDM) juga perlu dukungan dan pendampingan pemerintah sehingga masyarakat mampu kreatif, inovatif dalam mendorong ekonominya sendiri.

Kecuali itu, tingkat pemanfaatan potensi yang ada masih sangat minim, misalnya saja pemanfaatan potensi destinasi wisata. Padahal Aceh Besar memiliki potensi destinasi wisata yang cukup bagus, baik pesona alam, pantainya dan wahana lainnya.

“Seharusnya pemerintah mampu memusatkan program-program unggulan di suatu kawasan guna tercapai pembangunan yang jelas. Tapi, hingga saat ini belum melihat adanya suatu program pembangunan yang jelas benar-benar manfaatnya sekaligus menunjang ekonomi masyarakat di Aceh Besar,” katanya.

“Aceh Besar memiliki wilayah yang luas, maka bila pembangunan dilakukan secara tidak terfokus maka sulit melihat indikator capaian dan manfaat dari sebuah pembangunan yang dilahirkan,” tambahnya lagi.

Pada kesempatan tersebut Usman juga menyorot, tentang sejumlah masalah yang menjadi keluhan masyarakat selama ini, belum terjawab secara tuntas. Bahkan hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi “boom waktu” di masa mendatang. Permasalahan tersebut adalah pertama penyempitan lahan produktif persawahan yang kian hari terus terkuras oleh perkembangan zaman seperti pembangunan rumah masyarakat, perkantoran, pertokaan dan lainnya, kedua persoalan air bersih yang senantiasa menjadi persoalan serius setiap tahun, sebagaimana yang terjadi terhadap kondisi sumber air bersih di WTP Mata ei Ketapang beberapa waktu lalu dan persoalan kekeringan lahan pertanian warga setiap musim tanam terjadi.

“Bila hanya meninjau lalu mempublikasi, ya siapun bisa, tapi solusinya tidak dilakukan secara konferehensif, hanya kebijakan simultan. Seharusnya ada sebuah langkah pasti dari pemerintah untuk menciptakan sumber air bersih secara maksimal dan berpotensi jangka panjang, air kebutuhan paling sakral dalam kehidupan,” tegas Usman.

Usman memgaku memaklumi, soal kebutuhan para insan politik yang konon katanya banyak mengeluarkan kost pada saat menuju sebuah kursi jabatan, namun bukan berarti mengabaikan persoalan sakral masyarakat demi menggais kembali modal politik, sedangkan persoalan masyarakat tidak akan pernah tuntas dari periode ke periode.

“Seharusnya setiap akhir jabatan sebuah periode, terdapat peninggalan dari hasil kerja pengendali pemerintah selama di periode tersebut, Tapi Aceh Besar bagaimana ?, wilayah yang luas tidak akan mungkin cukup hanya dengan mengandalkan APBK yang ada, tetapi Legislatif dan Eksekutif harus mampu menjemput bola dari berbagai sumber anggaran yang tersedia,” demikian saran Usman Lamreng. (Redaksi)

Penulis : Dahlan
Editor : Candra D

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button