judul gambar
PeristiwaPolitikSuara Rakyat

Pilkada Aceh Tahun 2022 Gagal, Berbagai Pihak Angkat Bicara, Nova Dituding Pengkhianat dan Pengecut

ABN.Id| Banda Aceh – Pasca dikeluarkannya keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, terkait penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022 dengan alasan pemerintah Aceh telah mengeluarkan surat terkait tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan pesta demokrasi itu, pada Jumat malam (2/4) di Banda Aceh. Sejumlah pihak mulai angkat bicara.

Berbagai kalangan masyarakat menilai gagalnya pelaksanaan tersebut bermuara pada sikap Gubernur Aceh,  bahkan Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Aceh Singkil secara tegas menuding Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebagai pengkhianat Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006.

“Sejak awal memang terlihat tidak ada i’tiqad baik Gubernur Aceh untuk melaksanakan Pilkada 2022 sesuai UUPA. Meskipun DPRA telah konsultasi berkali-kali ke Pusat termasuk telah mengantongi dukungan dari Komisi II DPR RI, namun semua juga dikhianati dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022 tersebut,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) HIMAPAS, Hendri, kepada wartawan media ini di Singkil, Sabtu (3/4).

Suara sumbang senada juga datang dari Kombatan GAM Aceh Timur, Amat Leumbeng sebagaimana yang dirilis oleh habananhgroe24.com, edisi sabtu ini, dimana Amat Leumbeng mengajak semua elemen masyarakat Aceh untuk patungan biaya  sebagai modal penyelenggaraan pilkada tahun 2022 mendatang.

“Jika Pemerintah Aceh tidak ada uang untuk pelaksanaan Pilkada,kami masyarakat Aceh siap mengumpulkan Peng Grik (Uang Receh) untuk pelaksanaan Pilkada 2022,ini saya rasa bukan sebuah alasan untuk penundaan pilkada 2022,Jika ini tidak di indahkan dalam waktu secepatnya,saya akan membuat posko PENG GRIK UNTUK PILKADA ACEH 2022” Ujar Amat Leumbeng, tulis media tersebut.

Sementara salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muhammad Yunus juga angkat bicara terkait dengan hasil yang dikeluarkan KIP Aceh itu terkait Penundaan Pilkada Aceh tahun depan.

Dikutip dari Beritakini.co, Muhammad Yunus sempat menuding Pemerintah Aceh dengan sebutan “Pengecut” karena dinilainya tidak berani menjalankan kekhususan Aceh sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh yang telah Ada.

” Tidak Beraninya Pemerintah Aceh memganggarkan dana pilkada teresebut menunjukan bahwa Pemerintah Aceh sekarang merupakan pemerintah yang lupa amanah UUPA dan terlalu pengecut untuk memperjuangkannya,” kata M Yunus, tulis media online tersebut.

Sumber lain yang berhasil dihimpun media ini, pandangan yang hampir serupa juga diutarakan oleh praktisi hukum Aceh sekaligus salah seorang praktisi hukum yang terlibat dalam penyusunan UUPA itu sendiri 15 tahun silam, Mukhlis Mukhtar.

Menurut Mukhlis, keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh idealnya disebutkan dibatalkan bukan ditunda.

“Kalau ditunda sampe thn 2024 dibatalkan namanya, bukan ditunda,” ungkap Mukhlis Mukhtar, tulis sumber tersebut.

Mukhlis juga mengaku tidak rasional bila disebut dibatalkan pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 akibat tidak memiliki anggaran.

“Itu cuma alasan mereka, masak Aceh tidak punya anggaran? Achhhh yg benaaar,” ujar mantan anggota DPRA ini. Tulis sumber itu lagi. (Redaksi)

Editor : Tim
Sumber : Berbagai Sumbar

Show More
judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button