judul gambar
HukumNasional

Penyalahgunaan Dana Covid-19 Libatkan Bupati di Papua, Aceh Bagaimana ?

Berita Nasional Aceh – Banda Aceh| Semangat para penegak hukum terus dibakar, berbagai sisi penjuru terus digencarkan untuk mengontrol dan menindak penyalahgunaan sejumlah uang negara ke arah yang salah.

Khusus terkait anggaran yang dialokasikan melalui refokussing sejak tahun 2020 untuk penaganan bencana wabah Covid-19.

Hingga saat ini, pihak penegak hukum terus bergerak dan membuahkan hasil positif, salah satunya adalah penetapan tersangka terhadap Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Papua dan sejumlah jajarannya oleh Polisi daerah (Polda) Papua.

Dikutip dari detuknews.com, edisi Selasa (29/6) bahwa Bupati Mamberamo Raya DD ditetapkan sebagai tersangka kasus dana Covid-19 pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3.153.100.000,00. Bupati Mamberamo Raya tersebut belum ditahan.

“Memang benar yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (28/6),” kata Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri di Jayapura.

Ia menjelaskan bahwa penetapan tersangka setelah penyidik melakukan dua kali gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Walaupun sudah berstatus tersangka, pihaknya belum melakukan penangkapan dan penahanan karena masih menunggu persetujuan dari Mendagri.

Bila sudah ada izin dari Mendagri, kata Irjen Pol. Fakhiri, tersangka akan langsung ditangkap dan ditahan.

Sebelumnya, penyidik sudah menahan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Raya SR.

Direktur Reskrimsus Polda Papua Kombes Ricko Taruna mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi dana COVID-19 di Mamberamo Raya ada kemungkinan akan bertambah selain Bupati Mamra DD.

“Sabar dahulu, ya, karena penyidik masih melakukan penyidikan guna mengungkap siapa saja yang tersangkut kasus tersebut,” kata Ricko Taruna.

Disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa dana COVID-19 diduga ada yang digunakan untuk biayai pilkada.

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya mengalokasikan dana Rp 7.257.600.000,00 untuk penanganan COVID-19.

Sementara untuk Provinsi Aceh, sejumlah lembaga penegak hukum pun sedang terus bekarja untuk membuktikan sejumlah dugaan penyelewengan Dana Covid-19 yang notabennya bersumber awal dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan tahun 2021.

Sebagaimana pemberitaan oleh media massa di Aceh akhir akhir ini, kasus dugaan penyelewengan anggaran dana Covid-19 berpotensi kerugian negara mencapai belasan milyar hingga puluhan milyar. Namun, hingga saat ini pihak penegak hukum sedang terus bekerja untuk mengungkit aksi bejat para penjahat berdasi tersebut untuk dihebloskan ke penjara.

Akankah, di provinsi Aceh akan menyeret nama bupati dan Gubernur di kasus penguras uang negara melalui program penanggulangan dan pencegahan Covid-19 ? (Redaksi)

Penulis: Dahlan
Editor : Chandra D

Show More
judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button