judul gambar
DaerahEkonomiPemerintahan

Pemkab Gayo Lues Minta Instansi di Jajarannya Hindari Peredaran Uang ke Luar Daerah

ABN.Id| Gayo Lues – Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani, menegaskan kepada instansi terkait,untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya agar uang tidak terlalu banyak beredar di luar Kabupaten Gayo Lues.

Jika dibiarkan berlarut peredaran uang di luar Gayo Lues, tentu menurunnya daya beli masyarakat yang akibatnya berpengaruh terhadap kemerosotan ekonomi.

Salah satunya upaya yang harus ditempuh sebut Said Sani, menciptakan sekolah yang berkualitas tinggi di Gayo Lues.

“Sehingga putra-putri kita tetap melanjutkan pendidikannya di daerah, “ kata Said Sani, ketika membuka acara Sosialisasi Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Gayo Lues, Rabu (17/2) di aula kantor Bappeda setempat.

Belum ada inforasi secara rinci terkait grafik peredaran uang asal Kabupaten Gayo Lues itu ke luar daerah, namun sejalan dengan teguran Bupati setempat, dapat dipastikan angka pembelanjaan masyarakat Gayo lues “tinggi” di luar daerah dibandingkan di dalam daerah, sehingga perputaran uang di daerah berkurang.

Sebagaimana diketahui sejak sepekan lalu Aceh sedang heboh status yang ditetapkan sebagai daerah termiskin di Sumatra, berdasarkan data BPS Aceh. Status untuk kedua kali dalam dua tahun terakhir itu merupakan suatu hal yang cukup ironi,bila dilihat dari sumber anggaran yang cukup signifikan teralokasi untuk Aceh setiap tahunnya.

Tidak sampai disitu saja, malah presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sudah permah mengintruksikan pelaku pemerintah Aceh untuk dapat mengelola manajemen keuangan daerah dengan baik dan benar.

“Uang untuk Aceh setiap tahun bertambah. Ini penting untuk mengelola dengan baik supaya dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik pula dalam membangun Aceh dan masyarakat ke arah yang lebih baik,” lebih kurang demikian papar Presiden Joko Widodo saat berpidato di Bireuen, awal tahun lalu.

Di sisi lain, Aceh senantiasa terjadi silpa di setiap akhir tahun anggaran berjalan,tidak tanggung-tanggung silpa yang tersisa untuk tahun 2020 mencapai Rp 2 Triliun.

Berbagai alasan dijadikan dalih pasca meningkatny angka kemiskinan di Aceh berdasarkan data BPS Aceh yang dirilis pekan lalu. Salah satunya adalah “mengkambing hitamkan” pandemi Covid-19 yang sedang melanda.

Sementara, para pengamat kebijakan publik dan pemerhati sosial, mengkritik keras Pemerintah Aceh pasca dikeluarkan hasil perkembangan ekonomi masyarakat Aceh oleh BPS Aceh baru baru ini.

Penegasan Bupati Gayo Lues terkait larangan aktivitas transaksi lebih besar di luar daerah itu diposting oleh akun Diskominfo Gayo Lues, 17 jam sebelum informasi ini dirilis oleh media ini.

Hingga berita ini dipublis, baru Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi kekhawatiran perkembangan ekonomi di daerahnya, sementara bagi pemerintahan Kabupaten dan Kota lainnya di Aceh, bahkan pemerintah Provinsi Aceh, belum mengeluarkan statemen apapun terkait upaya serupa. (Redaksi)

Penulis/Editor : Dahlan
Sumber : berbagai sumber

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button