judul gambar
HukumPemerintahan

Nova – Amin Sepakat Tuntaskan Persoalan Aset “Bermasalah”

ABN.Id| Jakarta – Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, menandatangani berita acara soal penyelesaian Aset pemerintah yang diduga berstatus tumpang tindih pengelolaannya.

Penandatangan berita acara komitmen kedua belah pihak itu di saksikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK di Jakarta Selatan, Kamis dua hari lalu.

Pernyataan yang disampaikan Humas Pemerintah Aceh melalui Press rilis elektronik kepada media ini, Sabtu sore (13/2) menyebutkat bahwa Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh berkomitmen melakukan penyelesaian terhadap delapan aset yang selama ini tumpang tindih antara Provinsi dengan Kota Banda Aceh, tulis humas pemrov Aceh.

“Terhadap beberapa aset Pemerintah Aceh yang saat ini tumpang tindih pengelolaannya dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, sejak awal saya menilai penting untuk ditertibkan dan dikelola secara baik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh, sebagaimana ketentuan yang berlaku, kata Nova.,” dalam rilis tersebut.

Dalam rilis tersebut juga dicantumkan nama aset yang berakhir penyelesaiannya di Gedung KPK RI ini, diantaranya adalah Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC), tanah dan bangunan Rumah Budaya, tanah Stadion Haji Di Murthala, tanah SD Negeri 47 Banda Aceh, tanah Rumah Dinas Walikota Banda Aceh, tanah Pasar Al Mahirah Lamdingin, tanah bangunan Cold Storage Lampulo, dan Pelabuhan penyeberangan Uleu Lheue.

“Untuk percepatan penyelesaiannya, saya telah instruksikan Sekda Aceh untuk melakukan upaya konkrit penyelesaian aset-aset tersebut dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, ujar Nova.,” tulisnya lagi.

Persoalan delapan aset Aceh Pemerintah Aceh ini berujung pada pemanggilan kedua kepala Daerah di Aceh ini ke Gegung KPK RI pada awal pekan lalu, sebagaimana yang dirilis media beberapa hari lalu.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto mengatakan, terkait dengan permasalahan aset seperti ini, bukan hanya di Aceh, tapi juga ada di daerah lain di Indonesia.

“Jadi kami coba menengahi, kami tidak mengambil keputusan, tapi kita coba berdiskusi, kami berdiri di tengah untuk mendorong,” kata Herry.

Menurut Herry, aset ini sebenarnya harus dimanfaatkan masyarakat, sementara di tata kelola saat ini administrasinya masih amburadul. Untuk itu, harus dilakukan dari sisi pengamanan aset.

“Kita harus pengamanan sertifikasi yang merupakan pengamanan fisik. Karena harus dikelola, dimanfaatkan, yang tujuannya untuk keselamatan aset,” demikian tegasnya. (Redaksi)

Editor : Dahlan
Sumber : Berbagai sumber

Show More
judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button