judul gambar
PolitikSuara Rakyat

Mantan Bupati Aceh Jaya, Minta Pemerintah Kembalikan Tanah Aceh

ABN.Id| Banda Aceh – Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ir. H Azhar Abdurrahman, mendesak agar pemerintah segera mengembalikan tanah Aceh untuk Aceh. Hal tersebut sebagaimana yang diposting di laman status dinding Face book Group atas nama Wareh Azhar Abdurrahman, sekitar tanggal 26 Januari 2021 dan dikutip pada Selasa (16/2).

Status Dinding Face Book yang ditulis lebih dari enam pragraf itu juga melampirkan lima lembar gambar Azhar Abdurrahman sedang dalam suasana rapat mirip di salah satu ruang Gedung DPRA.

Dalam tulisan status Face Book Group tersebut disebutkan bahwa pada hari Senin (25/1) telah berlangsung rapat koordinasi antara lembaga Legislatif Aceh dan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh.

Dituliskan dalam pemaparan pihak BPN Aceh menyebutkan ada 9.424 ha yang siap di distribusi, Ada 45.524,78 Ha. yang perlu di verifikasi ke Lapangan dari rincian tersebut adanya tantangan diantaranya perlu usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Tanah Negara sejumlah 25.383 Ha.

Untuk pelepasan puluhan ribu hektar lahan tersebut diperlukan usulan dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Aceh selanjutnya diteruskan ke BPN Aceh.

“Pelepasan ini harus di mulai dari usulan Bupati / Walikota ke Gubernur kemudian di teruskan Ke Kementrian Agraria Tata Ruang / Ka.BPN,” tertulis di status tersebut.

Sementara Azhar Abdurrahman pun mengomentari penjelasan pihak BPN tersebut seperti kutipan di bawah ini.

“1. Kenapa setelah 15 Tahun penekenan perjanjian MoU Helsinki baru di gulirkan oleh Pemerintah RI melalui BPN Aceh. Yang cukup ironisnya Presiden Jokowi sudah melimpah kewenangan Pengelolaan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) ke Badan Pertanahan Aceh untuk lebih Otonom sebagai mana di atur Peraturan Presiden No 23. Tahun 2015 tapi sampai saat ini Menterinya Agraria Tata Ruang / Kepala BPN masih menghambat pendelegasian wewenang tersebut semestinya perlu diatur dengan Peraturan Menteri ATR. Patut di pertanyakan Apakah sudah hilang ke ikhlas an untuk memberi Damai untuk Aceh. 2. Dalam MoU Helsinki Point 3.2.5. di sebut. Bagi Kombatan, Tapol / Napoli dan Masyarakat yang berdampak Konflik akan mendapat Tanah yang pantas, kalimat ini jika kita tafsir bahwa tanah yang produktif dan mudah dikerjakan. tetapi data yang disajikan semua lahan yang diberikan adalah Hutan. Apakah kami Kombatan yang pernah tinggal di Hutan harus dikembalikan ke Hutan. sedangkan lokasi Hutan tersebut membutuhkan biaya yang tinggi untuk operasional untuk mengelola lahan tersebut dan belum ada skema yang jelas untuk membiayai lahan tersebut. Pengelolaan Lahan di Hutan akan mengakibatkan Konflik dengan Binatang Seperti Gajah dan Harimau akan terganggu. yang ujung-ujungnya Lahan pertanian di Hutan hanya untuk menyajikan hidangan makanan untuk Gajah saja. 3. Banyaknya Lahan pemukiman Transmigrasi yang telah terlantar baik yang sudah ada sertifikat maupun yang belum disertifikatkan ini patut diberikan kepada Kombatan. Karena pada saat konflik energi yang sangat besar kita kuras mengusir warga yg mendiami pada satuan Pemukiman Transmigrasi, baik dengan baik2 atau dengan burning/ ta tőet. maka sepatut nya Lahan ex Transmigrasi diberikan kepada Ex Kombatan. Karena sebagian para petinggi Kombatan sudah sejahtera jabatan Bupati / Walikota dan DPR A atau DPRKnya , sedangkan yang lain belum mendapat menikmati yang maksimal. untuk rapat kedepan kami akan mengundang Kadis Mobilitas Penduduk , untuk meminta data Lahan ex Transmigrasi untuk ex Kombatan. Menjelang usia Damai ke 16 Tahun ini jika tidak jelas juga penyelesaian tanah mungkin kita tidak perlu lagi meminta minta, karena tanah Aceh ini adalah Tanoh Pusaka Indatue.,” demikian tulis pemilik Akun Facebook Group wareh Azhar Abdurrahman. (Redaksi)

Penulis/Editor : Dahlan
Sumber : Akun Facebook Wareh Azhar Abdurrahman.

Show More
judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar judul gambar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button