judul gambar
HukumSuara Rakyat

Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Covid-19 di Aceh Besar Mulai Diungkit Kembali

Berita Nasional Aceh- Aceh Besar| Setelah tiga pekan usai dari mencuatnya isu dugaan penyelewengan sejumlah anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar dan sudah sedang ditangani oleh pihak kepolisian Daerah Aceh dan Polres Aceh Besar. Masyarakat kembali bertanya kelanjutan dari penanganan Kasus yang merugikan negara itu dari pagu anggaran Rp 12,5 milyar dari sumber anggaran APBK tahun 2020.

“Siapapun yang terlibat harus bertanggung-jawab dan ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh Besar serta ini harus bisa di pastikan oleh penegak hukum,” Tulis Usman Lamreung, salah seorang Akdemisi sekaligus pemerhati Publik di Aceh, Senin (28/6).

Usman berpendapat, Aceh Besar dibawah pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini kembali menjadi sorotan publik Aceh Besar pasca temuan audit BPK perwakilan Aceh, terkait dengan dugaan korupsi pengadaan masker dengan anggaran Rp 650,4 juta, dan penyelidikan oleh Polda Aceh penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Covid-19 senilai Rp 10,6 miliyar di Dinas Kesehatan Aceh Besar.

“Ini menjadi ujian berat pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini, target awal pemerintahannya adalah Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dan Bersih (clean governance), namun janji politik saat kampanye 4 tahun yang lalu ternodai dengan temuan audit BPK pengadaan masker dan masalah penggunaan dana BTT Covid-19 tahun 2020,” Tulis Usman Lamreung, kepada media ini melalui Pesan Whast App, Senin (28/6).

“Maka atas dasar visi tersebut, sudah sepatutnya Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini, benar-benar konsisten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Dan membuka akses yang luas, transparan dan tanpa menutup-nutupi proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi,” tambahnya lagi.

Menurut Usman, Tantangan selanjutnya bagi bupati dan wakil bupati Aceh Besar ada keberanian dalam bertindak, bila mana kedua Kepala Dinas dan segenap yang terlibat di jajarannya itu terbukti menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan negara dan daerah merugi.

“Harus berani mencopot bawahannya yang terindikasi melakukan kesalahan administrasi atau menyebabkan kerugian negara dalam pengelolaan anggaran, apalagi anggaran BTT Covid-19,” tegas Dosen Universitas Abulyatama Aceh ini.

“Bupati dan Wakil Bupati jangan hanya pandai berjanji saat kampanye politik 4 tahun yang lalu, tapi sekarang buktikan dan berani copot jabatan bagi dinas yang diindikasikan bermasalah dalam pengelolaan anggaran,” tantang Usman.

Di sisi lain, Usman atas nama pribadi dan masyarakat Aceh Besar juga menhimbau kepada pihak penegak hukum yang sedang menangani perkara dimaksud agar serius menuntaskan kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 itu, dan berharap Kasus dugaan penyelewengan anggaran hasil LHKP BPK RI perwakilan Aceh itu tidak putus di tengah jalan alias di peti Eskan.

“Kami berharap ada kepastian hukum, Proses hukum harus jelas, agar yang terlibat ataupun tidak melakukan kesalahan ada kejelasan,” demikian harap Usman Lamreung.

Masyarakat Mulai Pesimis

Isu dugaan penyelewengan Anggaran dalam proses penanganan dan pencegahan ancaman Covid-19 di Aceh Besar tahun 2020, awal Juni lalu menjadi trending topik di sejumlah media massa bahkan menjadi isu hot yang kerab di bicarakan oleh masyarakat di berbagai kalangan di Aceh Besar.

Namun, isu itu seketika senyap di publik setelah adanya pemberitaan bahwa kedua kasus yang diduga melibatkan dua kepala Dinas di Aceh Besar itu telah ditangani oleh pihak penegak hukum di tangkat provinsi (Polda) dan Kabupaten (Polres).

Tidak banyak warga mau bicara bila ditanya soal penanganan kasus tersebut saat ini, bahkan tidak sedikit yang enggan mengomentari soal kasus tersebut.

“Alah malah that ta bahas urusan urusan weuek tumpok nyan (malas sekali kita bahas soal bagi bagi bagian itu-read),” jawab salah seorang tokoh masyarakat di Aceh Besar yang pernah dicoba mendengar pendapatnya soal Kasus yang saat ini di tangani polisi, Polda Aceh dan Polres Aceh Besar itu.

Tidak sampai di situ, masyarakat pun memilih bungkam, karena menganggap kurang memahami soal kasus tersebut dan kurangnya informasi akurat yang diperolehnya selama ini, sekaligus masyarakat telah menganggap aksi kong kalikong dan bagi bagi fee bukan rahasia lagi, tapi sudah dianggap telah lazim terjadi.

“Tidak akan mungkin mampu dibawa sebuah beban besar bila tidak bersama, bila kebersamaan itu telah terjadi dalam soal zhalim, maka masyarakat hanya dapat menonton dan berdoa, kita menaruh harapan besar kepada penegak hukum agar mampu mengungkapkan kasus itu dengan jelas dan transparan, supaya jadi pelajaran dan bagi yang terlibat juga mendapat ganjaran,” demikian ujar pria hitam manis Asal Kecamatan Lhoknga ini, sembari meminta agar namanya tidak dipublis di media ini.

“Mohon maaf pak untuk statemen saya silahkan bapak ambil, tapi saya harap nama saya tidak perlu dipublis,” demikian pintanya.(Redaksi)

Penulis : Dahlan
Editor : Chandra D

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button