judul gambar
HukumKriminalPeristiwa

Kajari Singkil Minta 40 Keuchik Setempat Segera Kembalikan Uang Desa yang Dihabiskan untuk Kegiatan Pribadi

ABN.Id| Aceh Singkil – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil, Muhammad Husaini, memastikan akan malakukan penindakan hukum kepada 40 orang Keuchik (Kepala Desa) di Kabupaten tersebut, bila mana tidak segera mengembalikan sejumlah uang desa yang diduga dihabiskan untuk kegiatan pribadi para Keuchik dimaksud.

“Saya harap kepada 40 orang Keuchik di Aceh Singkil agar segera mengembalikan sejumlah dana desa yang dihabiskan untuk usuran pribadinya, bila tidak diindahkan, maka kalian akan berurusan dengan hukum,” kata Muhammad Husaini, Saat membukan Bimbingan Teknis peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di hotel Sartika Premiere Dyandra Medan, Minggu (4/4).

Kata Husaini, dari laporan yang diterima pihak Kejari Aceh Singkil, ada 40 Keuchik dari 116 Keuchik yang ada di Kabupaten tersebut diduga telah menghabiskan Dana Desa untuk kepentingan pribadinya. Namun, Husaini tidak menyebutkan total jumalh kerugian negara dari dugaan tersebut dan sudah berapa lama praktek tersebut dilakukan oleh para keuchik dimaksud.

Hudaini berjanji akan menundak tegas para Keuchik yang diduga telah mempermainkan uang rakyat tersebut, bila mana tidak segera mengembalikannya ke KAS Gampong (desa) masing – masing dalam waktu dekat.

Pada Bimtek yang turut hadir Kejari Aceh Singkil, Kepala Dinas DPMK Azwir, Anggota DPRK Akhyar Fairuz, serta diikuti tiga perwakilan Desa se Aceh Singkil. Muhammad Husaini, berpendapat bahwa peran para Kepala Desa sangat penting dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya.

Menurutnya dana desa bukan milik pribadi oknum kepala desa, melainkan itu adalah uang rakyat yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat, Kepala desa selaku orang yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan desa wajib memegang tegus amanah rakyat.

“Peran Kepala Desa dalam membangun Desa itu sangat penting, sehingga butuh pelatihan dan Bimtek. Ini menjadi salah satu programnya,” ujarnya.

“Saya minta kepada seluruh kepala desa harus bekerja dengan baik karena itu adalah amanah, Jabatan itu diberikan kepada kepala desa untuk mengelola anggaran dana desa harus tepat sasaran, jangan sekali kali membuat anggaran fiktif, karena korupsi itu adalah bentuk keserakahan,” paparnya lagi.

Ia juga berharap dengan adanya Bimtek tersebut, para kepala desa mampu mengelola dana desa dengan baik untuk kemajuan desa.

“Ingat bahaya korupsi sangat besar bagi pelakunya. Ada tiga sanksi berat yang harus ditanggungnya seperti kurungan, pengembalian hasil korupsi dan denda 1 milyaran rupiah,” demikian tegasnya. (Redaksi)

Editor : Dahlan
Koresponden : Ramail

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button