judul gambar
AdvetorialDaerahPendidikanPeristiwa

“Dilema” Pendidikan Aceh Besar di Tengah Sorotan dan Kekurangan

ABN.Id | Aceh Besar – Dalam Beberapa hari terakhir Publik atau netizen sempat diriuhkan oleh sebuah informasi terkait sorot anggota legislatif setempat yang menilai buruknya pelayanan pendidikan di Aceh Besar, terutama di daerah terpencil dan terisolir.

Informasi yang dipublis di media online dan selanjutnya tersebar ke media sosial itu, sontak membuat maayarakat Aceh Besar nyaris “sesak nafas”, mengapa tidak Kecamatan Pulo Aceh selama ini kerab dijadikan Icon sejumlah kegiatan Pemerintah Aceh Besar akhir akhir ini, ternyata masih terdapat persoalan yang serius.

Sampai-sampai, anggota Dewan Aceh Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar turut mengancam akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, untuk mempertanyakan permasalahan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh itu.

Entah bagaimana tindaklanjut dari gertakan anggota dewan tersebut, yang jelas apa yang disampaikan oleh Anggota DPRK Aceh Besar yang sekaligus juga Ketua Partai Golkar Kabupaten Aceh Besar itu, ada benarnya dan diakui oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Ditelurusi media ini terkait informasi tersebut, Senin (8/3), diperoleh informasi bahwa persoalan yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar di Lampuyang, Kecamatan Pulo Aceh itu, tidak dimunafikan oleh pihak Dinas, namun bukan anjuran Dinas bila mana guru yang bersangkutan meninggalkan tugas, bahkan Dinas berjanji akan memberikan sanksi kepada tenaga pendidik yang dinilai telah lalai dan tidak bertanggungjawab itu.

“Kita tidak segan segan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggar aturan,” kata Kabid GTK Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Besar, Cut Jarita Susanti, di ruang kerjanya, Senin siang.

Pada kesempatan tersebut Cut Jarita juga menjelaskan panjang lebar soal kondisi tenaga pendidik di Aceh Besar saat ini, terutama dijenjang Sekolah Dasar.

Menurut Cut Jarita, saat ini Aceh Besar mengalami kekurangan Guru PNS mencapai 525 orang dari kebutuhan saat ini mencapai 1431 orang Guru PNS untuk melaksanakan tugas di 201 Sekolah Dasar Negeri di 23 Kecamatan di Aceh Besar.

Sedangkan, Jumlah Guru PNS yang masih aktif saat ini hanya di lingkungan Dinas PK setempat hanya 902 orang.

Kecuali itu, sambung Jarita, jumlah pengurangan Tenaga pendidik yang berakhir masa tugasnya setiap bulan bertambah, sementara pengangkatan PNS baru di bidang tenaga pendidik hanya sekedar saja untuk setiap tahun bahkan sama sekali ada tahun anggaran yang tidak mendapatkan jatah tambahan Guru PNS untuk Aceh Besar.

Bila dibandingkan dengan jumlah tenaga pendidik PNS yang ada dan jumlah ruang belajar rata rata enam runbel persekolah sudah jelas tidak mencukupi bila hanya diandalkan tenaga PNS semata, oleh sebab itu, untuk mencegah molornya proses belajar mengajar, pemerintah merekrut tenaga pengajar non PNS (kontrak) dan Honorer, meski setelah diisi oleh kedua jenis tenaga pendidik non PNS itu juga tidak mampu menutupi secara keseluruhan kebutuhan.

“Tenaga Kontrak kita saat ini hanya sebanyak dua ratus enam pulu lima orang tersebar di sejumlah jenjang sekolah, yakni TK, SD dan SMP,” jelas Cut Jarita Susanti lagi.

Sedangkan Guru honor, tidak dapat berperan lebih jauh seperti tenaga PNS dan Kontrak, sebab mereka (honor/bakti) tidak ditunjang gaji yang memadai. Untuk merekrut tenaga kontrak lebih banyak, daerah tidak memiliki kecukupan anggaran untuk saat ini.

“Daerah tidak memiliki kecukupan anggaran untuk merekrut tenaga kontrak lebih besar, sedangkan bagi tenaga honor atau bakti umumnya ditanggulangi oleh Dana Bos yang terdapat di sekolah bersangkutan,” demikian papar Kabid GTK, Dinas PK Aceh Besar ini.

Dijenjang SMPN, tambah Cut Jarita, mengaku hanya dua mata pelajaran (Mapel) yang telah terpenuhi Pendidik PNS yakni, Bahasa Inggris dan IPA, selebihnya juga masih harus menggunakan tenaga kontrak dan Honorer.

Cut Jarita, menerangkan lebih detil, bila berpedoman pada jumlah siswa perguru, seyogianya Aceh Besar terdapat kelebihan guru, namun untuk Sekolah Dasar penempatan perguru per ruang belajar, maka terjadi kekurangan. Sebab jumlah runbel banyak meski belum tentu terisi oleh 28 orang siswa, namun kewajibannya harus satu tenaga pendidik.

“Bila berpatokan pada dua puluh delapan siswa perguru, maka Aceh Besar kelebihan Guru, tetapi di Sekolah Dasar patokannya adalah per runbel yang ada, walau runbel tersebut terdapat hanya berjumlah di bawah 28 siswa,” demikian pungkas Cut Jarita Susanti. (Adv)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button