judul gambar
Politik

14 Item Permasalahan Jadi Tujuan Pansus DPRK Aceh Besar

14 item Yang Diinventarisir Dewan

ABN.Id| Aceh Besar – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar, telah memginventarisir 14 masalah yang akan dijadikan sasaran reses dalam pansus perdana tahun 2021 ini.

Ke empat belas item tersebut diputuskan dalam rapat perdana tentang perumusan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar TA 2020 yang berlangsung di gedung Dekranasda Aceh Besar, di Gani, Ingin Jaya, Senin, (15/3).

14 item Yang Diinventarisir Dewan

1. Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
2. Komsiderasi Hukum Dapat Diperjelas Terkait Kekhususan Aceh dengan UU No: 11 Tahun 2006.
3. Sumber Data yang Disajikam Dalam Dokumen LKPJ Harus Akurat dan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.
4. Kebijakan Anggaran Terhadap Prioritas Visi dan Misi Kepala Daerah.
5. Prioritas Pembangunan dari Sumber Dana OTSUS.
6. Terget Pencapaian RPJMD yang Ditetapkan pada Tahun 2020.
7. Pencapaian Program Unggulan.
8. Capaian Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah.
9. Petlu Ketetapan Waktu Pengelolaan Anggaran Agar tidak Terjadi Kegagalan Tender.
10. Perlu Pendapatan dan Verifikasi yang Tepat Terhadap Penerima Bantuan.
11. Perlu Memunculkan Proyeksi Wisata Baru pada Tahun 2022 di Ibu Kota Kabupaten.
12. Pengembangan Kota Jantho Melalui Transimigrasi Non Lokal.
13. Pengembangan Sektor Pariwisata di Pulo Aceh (Daerah Terluar)
14. Termuatnya/Terealisasinya Hasi Musrenbang RKPD Kecamatan Dalam APBK.

Rapat perdana tersebut dipimpin Abdul Mukti, sekaligus ketua Pansus, mengatakan, pihaknya telah mengiventarisir 14 masalah dari Dokumen LKPJ Bupati Aceh Besar yang telah diterima pihak Legislatif.

“Empat belas masalah tersebut telah dipaparkan oleh Fraksi-Fraksi DPRK yang terhimpun kedalam Pansus berdasarkan dokumen LKPJ yang diterima untuk dibahas bersama,” kata Mukti.

“Rekomendasi itulah, yang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tambahnya lagi.

Menurut Mukti, tahap pembahasan hingga rekomendasi adalah kewajiban DPR seperti tertuang dalam perundang-undangan.

Diketahui, Pansus DPRK Aceh Besar dibentuk pada (10/03/2021) di Kota Jantho, pasca sidang Paripurna DPRK Ke-6 Masa Persidangan Ke-II tentang Penyampaian LKPJ Bupati Aceh Besar TA 2020 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Sulaimi, M.Si.

Sementara, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, S.Pd.,M.Si, menyampaikan apresiasinya kepada Pimpinan Pansus dan anggota yang berkomitmen menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati TA 2020 yang berlangsung selama dua hari (Senin-Selasa).

Iskandar Ali menilai, Rekomendasi harus menjadi dasar pembangunan serta menjadi acuan pembangunan Aceh Besar tahun 2021.

“Prinsipnya, DPRK Aceh Besar memastikan tata kelola pemerintah yang baik, bersandar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Ketua DPRK Aceh Besar ini.

Selaku pimpinan DPRK lanjutnya, berharap Pansus dapat bekerja maksimal dalam inventarisir masalah dan melahirkan rekomendasi nantinya, yang selanjutnya membawa pada perubahan untuk Aceh Besar ke arah yang lebib baik.

“Harapan kita melalui rekomendasi lagislatif nantinya, dapat memberikan manfaat perubahan Aceh Besar ke arah yang lebih baik,” demikian harapnya. (Adv)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button